SecretInfo-News- Dalam rangka menghadapi isu perlambatan perekonomian dunia, pemerintah Indonesia melakukan beberapa hal agar pertumbuhan perekonomian tetap terjaga dengan baik. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan salah satu yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan perubahan APBN-P 2012.
"Dalam menghadapi tantangan perlambatan perekonomian dunia Indonesia melakukan beberapa langkah yaitu melakukan APBN-P 2012," ungkapnya dalam acara Royal Bank of Scotland, Indonesia Economic Outlook 2012: Investment-Grade and Growing, di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (27/3/2012).
Adapun salah satu yang diubah dalam APBN-P 2012 yaitu dengan cara mengubah angka subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik di mana ada poin rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut dilakukan pemerintah untuk merespons harga minyak dunia yang sudah melambung tinggi melebihi asumsi harga minyak ICP sebesar USD90 per barel.
"Memang rencana ini kontroversial khususnya diranah politik, tapi itu kita lakukan guna menyehatkan fiskal moneter kita," paparnya.
Lanjutnya, jika pemerintah tidak melakukan kenaikan harga BBM, nantinya subsidi energi bisa mencapai Rp300 triliun dan hal tersebut membuat APBN-P menjadi tidak sehat.
"Salah satu pilar ekonomi kita adalah menjaga kebijakan fiskal, kalau begini fiskal menjadi tidak sehat dan menjadikan kita tidak bisa melakukan perlindungan terhadap perekonomian kita," kata Mahendra.
Dengan melakukan kenaikan BBM tersebut, pemerintah juga melakukan pemotongan belanja kementerian lembaga (K/L) untuk menjaga agar fiskal tetap sehat. Selain itu, pemerintah juga memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin.
Oleh karena itu, keputusan tersebut dianggap tepat karena selain untuk menjaga kesehatan kebijakan fiskal, hal tersebut suatu respons daripada pemerintah terhadap isu perlambatan ekonomi.
Diharapkan dengan pemerintah melakukan hal tersebut, kepercayaan diri Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik karena juga didukung oleh pasar domestik yang kuat, dan label investment grade yang telah disandang oleh Indonesia.
"Dalam menghadapi tantangan perlambatan perekonomian dunia Indonesia melakukan beberapa langkah yaitu melakukan APBN-P 2012," ungkapnya dalam acara Royal Bank of Scotland, Indonesia Economic Outlook 2012: Investment-Grade and Growing, di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (27/3/2012).
Adapun salah satu yang diubah dalam APBN-P 2012 yaitu dengan cara mengubah angka subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik di mana ada poin rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut dilakukan pemerintah untuk merespons harga minyak dunia yang sudah melambung tinggi melebihi asumsi harga minyak ICP sebesar USD90 per barel.
"Memang rencana ini kontroversial khususnya diranah politik, tapi itu kita lakukan guna menyehatkan fiskal moneter kita," paparnya.
Lanjutnya, jika pemerintah tidak melakukan kenaikan harga BBM, nantinya subsidi energi bisa mencapai Rp300 triliun dan hal tersebut membuat APBN-P menjadi tidak sehat.
"Salah satu pilar ekonomi kita adalah menjaga kebijakan fiskal, kalau begini fiskal menjadi tidak sehat dan menjadikan kita tidak bisa melakukan perlindungan terhadap perekonomian kita," kata Mahendra.
Dengan melakukan kenaikan BBM tersebut, pemerintah juga melakukan pemotongan belanja kementerian lembaga (K/L) untuk menjaga agar fiskal tetap sehat. Selain itu, pemerintah juga memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kepada masyarakat miskin.
Oleh karena itu, keputusan tersebut dianggap tepat karena selain untuk menjaga kesehatan kebijakan fiskal, hal tersebut suatu respons daripada pemerintah terhadap isu perlambatan ekonomi.
Diharapkan dengan pemerintah melakukan hal tersebut, kepercayaan diri Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik karena juga didukung oleh pasar domestik yang kuat, dan label investment grade yang telah disandang oleh Indonesia.